Apakah politik hukum termasuk disiplin ilmu tata negara (politik) atas hukum? Politik hukum sebagai suatu disiplin keilmuan yang relatif masih baru, tentu saja belum memiliki struktur keilmuan yang mapan. Kendatipun sudah termasuk salah satu mata kuliah wajib di tingkat pascasarjana Fakultas Hukum, perkembangan pemikiran sekitar politik hukum masih berjalan lambat, untuk tidak mengatakan stagna…
Apakah Anda hendak merintis bisnis, tetapi belum memahami seluk beluk hukum bisnis? Apakah Anda belum memahami sepenuhnya kelebihan dan kekurangan antara PT dan CV? Apakah Anda belum memahami subjek dan objek dalam hukum bisnis? Apakah Anda ingin menjalankan bisnis Anda secara adil dan aman sesuai pedoman hukum yang berlaku? Apa Anda belum memahami tujuan dan fungsi hukum bisnis yang dapat …
Buku ini hadir sebagai solusi praktis bagi para praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum yang membutuhkan panduan dalam menyusun dokumen hukum dengan benar dan efisien. Buku ini tidak hanya merujuk pada berbagai literatur dan peraturan yang berlaku di Indonesia, tetapi juga diperkaya dengan wawasan dari catatan perkuliahan penulis selama menempuh pendidikan hukum. surat kuasa, surat gugat…
Buku ini berfungsi sebagai panduan yang membantu kita memahami ilmu hukum yang luas dan kompleks, layaknya sebuah peta yang memberikan arah agar kita tidak tersesat. Dengan beragam kodifikasi hukum yang ada dan asumsi bahwa setiap orang seharusnya memahami hukum, buku ini menawarkan pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai aspek hukum. Terdiri dari 9 bab, buku ini membahas berbagai jenis h…
Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan gagasan dan praktik demokrasi konstitusional. Dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas HAM di Indonesia ini mengalami proses dialek-tika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati. Pasca-Amendemen UUD 1945, materi muatan HAM mengalami reposisi yang signifikan. Bahkan, penerjemahan …
Hukum bisnis adalah seperangkat alat yang mengatur prosedur untuk melaksanakan urusan perdagangan, industri, atau keuangan atau kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi dan distribusi menempatkan uang yang dilakukan oleh pengusaha dengan upaya dan motif tertentu mengingat semua risiko yang mungkin terjadi
Mempelajari keuangan negara dengan hukum keuangan negara adalah dua hal yang berbeda. Apabila yang pertama disebutkan mempelajari aspek teknisnya, maka hukum keuangan negara mempelajari aspek legalistik atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan mempelajari aspek atau dasar hukum dalam pengelolaan keuangan negara, maka kita dapat mengerti dan memahami bagaimana mengatur pengelol…