PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADIL…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9.78979E+12

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 DAH p

Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-414-990-4

Deskripsi Fisik

viii, 174 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.08 DJA h

Penyelidikan Penyidikan Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Kasus…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-326-4

Deskripsi Fisik

245 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 HAR p

Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Thn 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-262-4

Deskripsi Fisik

287 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.08 SAL h

Putusan Perkara Akbar Tandjung : Analisis Yuridis Para Ahli Hukum, Thn 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-416-809-2

Deskripsi Fisik

319 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.07 SYA p

HUKUM ASURANSI INDONESIA.. CET, V. TAHUN, 2011

Edisi

CET,5

ISBN/ISSN

978-979-414-675-0

Deskripsi Fisik

xvi, 410 hal.; ill.: 23 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.02 MUH h

Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku 1

Edisi

CET 6

ISBN/ISSN

979-24-1045-7

Deskripsi Fisik

xvi, 322 hlm.; 14 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.330 ISF t

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tiap-tiap daerah berlomba untuk membuat Perda guna mengatur daerahnya sendiri. Namun, dalam realitasnya banyak Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena esensinya bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah kurangnya pemahaman p…

Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan, Cet 1, Thn 2012

Edisi

CET 1

ISBN/ISSN

978-979-071-176-1

Deskripsi Fisik

viii + 216 hlm; 14,5 x 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.077 SAM s

Perbandingan HUKUM PIDANA: Ed. Revisi, Cet. 10, Thn. 2013

Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengembangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan SK Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kurikulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlaku pada 1985. Perbandingan Hukum Pidana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri s…