Hukum
Paradigma Baru Hukum Pidana
Salah satu persoalan besar yang dihadapi indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah bagaimana menegakkannya secara adil, sehingga semua warga negara percaya keamanannya dijamin hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakan hukum memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil. Syarat-syarat dasarnya adalah hak-hak semua orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Para penegak hukum harus menaati hukum yang dijaganya. Jika tidak, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, wibawa hukum merosot dan yang muncul adalah kekerasan.
Untuk mewujudkan semua hal tersebut, maka harus ada kemauan politik dari pemerintah untuk keluar dari krisis dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil; harus ada reorientasi baru terhadap politik hukum nasional pasca Orde Baru, dan menggunakan paradigma baru yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia (HAM) serta pelaksanaan demokrasi; harus ditumbuhkan perubahan budaya hukum masyarakat yang bersifat positif yang mampu mendukung pelaksanaan penegakan hukum; dan sekiranya perlu dipertimbangkan konsep hukum pidana sebagaimana telah diuraikan dalam buku ini.
| 4740/PB | 345 SAN p | E-Library UNPAS | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain