Hukum
Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan
Peranan politik hukum dalam mengendalikan kebijakan publik, terutama di bidang penegakan hukum sangat dominan dan strategis posisinya dalam suatu kegiatan pemerintahan. Demikian pula halnya dengan kebijakan politik kriminal yang merupakan subsistem dari politik nasional, khususnya dalam memposisikan kebijakan legislasi di bidang pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang dinamis, kebijakan politik kriminal tersebut akan memberi arah yang ekstensif yang tidak hanya akan mempermudah pemahaman mengenai hukum pidana, tetapi juga bagaimana melaksanakan penegakan hukum pidana.
Buku ini menyajikan tinjauan kritis tentang kebijakan politik kriminal dalam menghadapi dinamika perkembangan masyarakat saat ini, seperti kebijakan legislasi di bidang penanggulangan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pemberantasan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap lingkungan, serta kejahatan komputer dengan segala permasalahannya. Yang menarik, di sini ditekankan bahwa kebijakan politik kriminal tersebut haruslah terintegrasi dengan kebijakan sosial yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi masyarakat. Tanpa pendekatan yang integral ini, pencegahan dan penanggulangan kejahatan cenderung fragmentari, simplistis, represif, simtomatis (sekadar menanggulangi gejala-gejala kejahatan, bukan sebab musababnya), dan berbiaya tinggi.
| 7386/PB | 345.02 HAT k | E-Library UNPAS | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain