Hukum

Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama

---

Ada dua hal yang paradoks dalam penegakan kasus-kasus penodaan agama, dan juga ujaran yang berupa hasutan untuk terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan, penegak hukum lebih aktif melakukan penegakan hukum kasus-kasus penodaan agama. Di lain sisi, penegak hukum masih toleran terhadap kasus-kasus ujaran berupa hasutan yang menimbulkan diskriminasi, kekerasan dan permusuhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu *Pertama*, penegak hukum belum bisa memahami hak untuk menjalankan ekspresi keagamaan termasuk hak untuk melakukan penafsiran keagamaan dan mengkritik ajaran internal agama ataupun antar agama. Kemudian juga masih adanya aturan-aturan hukum yang mendorong kriminalisasi atas penodaan agama seperti UU Anti Penodaan Agama.

*Kedua*, aturan hukum yang ada belum mampu menjerat kasus-kasus ujaran berupa hasutan untuk terjadinya diskriminasi, kekerasan dan permusuhan. Juga, penegak hukum belum memahami perkembangan Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengatur soal-soal kebebasan beragama.

Manual ini disusun tidak sekedar untuk mencatat/memantau kasus-kasus penodaan agama dan ujaran berupa hasutan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan permusuhan. Tetapi juga untuk mengontrol sejauh mana negara khususnya, pemerintah, menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan/menjalankan hak atas kebebasan beragama.

---

Ketersediaan

20072/HD

345 TIM p

E-Library UNPAS

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

345 TIM p

Penerbit

JAKARTA : MU 3 BOOKS., 2012

Deskripsi Fisik

vi + 92 hlm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-9832-7-5

Klasifikasi

345

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar